PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG K3
(indonesia)
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG K3
Dalam Undang-undang Dasar
1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).
Pekerjaan yang layak bagi
kemanusiaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi sesuai dengan harkat dan
martabat manusia, sehingga pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat,
terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut,
telah diterbitkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
antara lain mengatur tentang perlindungan tenaga kerja yaitu bahwa setiap
tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan,
kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia dan nilai agama.
Selanjutnya, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, SBG PENGGANTI
Undang-undang Keselamatan yang diterbitkan di zaman Hindia Belanda pada tahun
1910 yang dikenal dengan singkatan VR yaitu “Veilegheids Reglement”.
Undang-undang No. 1 tahun 1970 lebih bersifat preventif dibanding dengan VR
yang bersifat represif.
Ruang lingkup keselamatan kerja yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1970 mencakup
keselamatan kerja di semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di
permukaan air, di dalam air, maupun di udara di wilayah negara Republik
Indonesia.
Karena itu sumber bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat
kerja yang berada di tempat kerja harus dikendalikan melalui penerapan syarat
keselamatan dan kesehatan kerja sejak tahap perencanaan, proses produksi,
pemeliharaan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasaran, pemakaian,
penyimpanan, pembongkaran dan pemusnahan bahan, barang produk teknis dan alat
produksi yang
mendukung dan dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan.
PERATURAN PERUNDANGAN K3
Undang-undang
1. Undang-undang Uap Tahun 1930, mengatur tentang keselamatan dalam
pemakaian pesawat uap. Pesawat uap menurut Undangundang ini adalah ketel uap,
dan alat-alat lain yang bersambungan dengan ketel uap, dan bekerja dengan
tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara. Undang-undang ini melarang
menjalankan atau mempergunakan pesawat uap yang tidak mempunyai ijin yang
diberikan oleh kepala jawatan pengawasan keselamatan kerja (sekarang Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma
Kerja-Departemen Tenaga Kerja). Terhadap pesawat uap yang dimintakan ijinnya
akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan apabila memenuhi persyaratan yang
diatur peraturan Pemerintah diberikan Akte Ijin.
Undang-undang ini juga mengatur prosedur pelaporan peledakan
pesawat uap, serta proses berita acara pelanggaran ketentuan undang-undang ini.
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional nomor 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan
Kantor-kantor.Undang-undang ini memberlakukan Konvensi ILO nomor 120, yang
berlaku bagi badanbadan perniagaan, jasa, dan bagian bagiannya yang pekerjanya terutama
melakukan pekerjaan kantor. Dalam azas umum konvensi ini diatur syarat
kebersihan, penerangan yang cukup dan sedapat mungkin mendapat penerangan alam,
suhu yang nyaman, tempat kerja dan tempat duduk, air minum, perlengkapan
saniter, tempat
ganti pakaian, persyaratan bangunan dibawah tanah, keselamatan terhadap bahan,
proses dan teknik yang berbahaya, perlindungan terhadap kebisingan dan getaran,
dan perlengkapan P3K.
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdiri
dari XI bab dan 18 pasal.
Bab I (pasal 1) menjelaskan tentang istilah-istilah
Bab II (pasal 2) tentang ruang lingkup yang meliputi keselamatan dan kesehatan
kerja disemua tempat kerja baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di
dalam air maupun di udara di wilayah Republik Indonesia.
Bab III (pasal 3 dan 4) mengenai syarat-syarat keselamatan kerja
Bab IV (pasal 5 – 8) tentang pengawasan
Bab V (pasal 9) tentang pembinaan K3
Bab VI (pasal 10) tentang P2K3
Bab VII (pasal 11) tentang kecelakaan kerja
Bab VIII (pasal 12) tentang kewajiban dan hak tenaga kerja
Bab IX (pasal 13) tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja
Bab X (pasal 14) tentang kewajiban pengurus
Bab XI (pasal 15 – 18) tentang ketentuan penutup
4. Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang
mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
Undang-undang ini terdiri dari sepuluh Bab dan 35 pasal. Untuk memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial dengan
mekanisme asuransi. Ruang lingkup program meliputi jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan haritua dan jaminan kesehatan.
Pengembangan program diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jaminan kecelakaan meliputi biaya pengangkutan, pemeriksaan,pengobatan dan atau
perawatan, serta rehabilitasi serta santunan berupa uang yang
meliputi:sementara tidak mampu bekerja, cacat sebagian selama-lamanya, cacat
total selama-lamanya baik fisik maupun mental dan santunan kematian. Diatur
juga keluarga yang berhak menerima jaminan kematian, pembayaran jaminan hari
tua serta pelayanan jaminan kesehatan.
Dalam undang-undang ini diatur kepesertaan, iuran, jaminan dan tata cara
pembayaran, Badan penyelenggara serta ketentuan pidana.
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, terdiri
dari 12 Bab dan 90 pasal. Menurut undang-undang ini setiap orang berhak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk
ikut serta dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan,
keluarga dan lingkungan. Dari 15 upaya kesehatan, salah satunya adalah upaya
kesehatan kerja.
Pada pasal 23 dinyatakan:
- kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal;
- kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan
penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja;
- setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja;
- Ketentuan mengenai kesehatan kerja diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
antara lain mengatur tentang Landasan, Asas dan Tujuan, Kesempatan dan
perlakuan yang sama, Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjan,
Pelatihan kerja, Penempatan tenaga kerja,Perluasan kesempatan kerja, Penggunaan
tenaga kerja asing,
Hubungan kerja, Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan,Hubungan industrial,
Pemutusan hubungan kerja, Pembinaan, Pengawasan,Penyidikan Ketentuan pidana dan
sanksi administratif, dan Ketentuan peralihan.
Dalam Undang–undang ini K3 diatur dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan dan
kesejahteraan Bagian I Perlindungan Paragraf 5 Keselamatan dan kesehatan kerja
pasal 86 dan 87.
Dalam pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal diselenggarakan
upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 87 disebutkan bahwa setiap
perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan.
Peraturan Pemerintah
7. Peraturan Uap 1930, mengatur pembagian pesawat uap berdasarkan
tekanan kg/cm2 di atas tekanan udara
luar dan2uapnya, yaitu lebih besar
dari kg/cm2 di atas tekanan udara luar.2paling tinggi
Peraturan in memuat ketentuan untuk mendapatkan ijin penggunaan pesawat uap,
serta ketentuan mengenai pesawat uap yang tidak memerlukan akte ijin. Peraturan
ini memuat persyaratan teknis keselamatan ketel uap dan pesawat uap selain
ketel uap, pengering
uap, penguap, bejana uap antara lain mengenai persyaratan bahan pembuat,
perlengkapan pengaman dan tata cara pengujian.
8. Peraturan Pemerintah R.I nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas
Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.Peraturan ini melarang
pestisida yang tidak terdaftar/tidak memperoleh ijin dari Menteri Pertanian.
Ijin yang diberikan dapat berupa ijin tetap, ijin sementara atau ijin
percobaan. Ijin sementara dan ijin percobaab berlaku selama satu tahun dan ijin
tetap lima tahun. Ijin diberikan apabila pestisida efektif dan cukup aman
dipakai dan memenuhi syarat-syarat teknis lain serta digunakan sesuai petunjuk
yang tercantum dalam label.. Ijin dapat ditinjau atau dicabut apabila ditemukan
pengaruh samping yang tidak diinginkan.
9. Peraturan Pemerintah R.I nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan
Pengawasan Keselamatan Kerja di BidangPertambangan,mengatur pengaturan
keselamatan kerja di bidang pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan
setelah
mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Pertambangan melakukan
pengawasan keselamatan kerja berpedoman kepadan Undang-undang nomor 1 Tahun
1970 serta Peraturan pelaksanaannya. Pengangkatan pejabat pegawasan keselamatan
kerja setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja. Pejabat tersebut
mengadakan kerjasama dengan pejabat pengawasan keselamatan kerja dari
departemen Tenaga Kerja baik di Pusat dan di Daerah. Juga diatur pelaporan
pelaksanaan pengawasan serta pengecualian pengaturan dan pengawasan ketel uap
dari PeraturanPemerintah ini.
10. Peraturan Pemerintah R.I nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja
terhadap Radiasi, terdiri dari 9 Bab dan 25 pasal.
Peraturan ini mewajibkan setiap instalasi atom mempunyai petugas proteksi
radiasi. Untuk mengawasi ditaatinya peraturan keselamatan kerja terhadap
radiasi perlu ditunjuk ahli proteksi radiasi oleh instansi yang berwenang.
Peraturan Pemerintah ini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun
2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
11. Peraturan Pemerintah R.I nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja
pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, yang terdiri dari
31 Bab dan 58 pasal mengatur tata usaha dan pengawasan keselamatan kerja pada
pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, wewenang dan tanggung jawab
menteri pertambangan, dan dalam pelaksanaan pengawasan menyerahkan kepada
Dirjen dengan hak substitusi sedang tugas dan pekerjaan pengawasan tersebut
dilaksanakan oleh kepala inspeksi dan
pelaksana inspeksi tambang.
Peraturan pemerintah ini juga mengatur persyaratan teknis keselamatan dalam
pemurnian dan pengolahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan dan perbaikan instalasi, termasuk persyaratan keselamatan untuk
bangunan, jalan tempat kerja, pesawat dan perkakas, demikian pula kompressor,
pompa vakum, bejana tekan dan bejana vakum, instalasi uap air, tungku pemanas,
dan heat exchanger, instalasi penyalur,tempat penimbunan, pembongkaran dan
pemuatan minyak dan gas bumi, pengolahan bahan berbahaya, termasuk mudah
terbakar dan mudah meledak dalm ruang kerja, proses dan peralatan khusus,
listrik, penerangan lampu, pengelasan, penyimpanan dan pemakaian zat radioaktif,
pemadam kebakaran, larangan dan pencegahan umum,pencemaran lingkungan,
perlengkapan penyelamatan dan pelindung diri, pertolongan pertama pada
kecelakaan, syarat-syarat pekerja, kesehatan dan kebersihan , kewajibannnnn
umum pengusaha, kepala teknik dan pekerja, pengawasan, tugas dan wewenang
pelaksana inspeksi tambang, keberatan dan pertimbangan, ketentuan
pidana,ketentuan peralihan dan penutup.
Peraturan Menteri
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor
Per-01/Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan. Peraturan
Menteri ini terdiri dari tujuh pasal, yang mewajibkan perusahaan untuk
mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapat latihan dalam bidang
higiene
perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksana latihan adalah Lembaga
Nasional Hiperkes.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor
Per-01/Men/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan dan
Pengangkutan Kayu, terdiiri atas tujuh Bab dan 17 pasal, mengatur
tentang norma keselamatan da kesehatan pada berbagai pekerjaan dalam penebangan
dan pengangkutan kayu,mulai dari penjelajahan hutan, penebangan kayu,
penyeretan dengan traktor (yarding), pemuatan kayu dengan loader, pengangkutan
kayu dengan truk, pengangkutan kayu dengan lori, pemuatan kayu kekapal.
Juga diatur sikap kerja yang aman dalam mengangkat barang, tersedianya
peralatan dan obat-obatan untuk P3K dan penerangan yang cukup apabila bekerja
pada malam hari.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor
Per-03/Men/1978 tentang Persyaratan penunjukan dan wewenang serta kewajiban
Pegawai pengawas keselamatan kerja dan ahli keselamatan kerja, terdiri
atas tujuh pasal. Peraturan menteri ini mengatur persyaratan untuk ditunjuk
sebagai pengawas
keselamatan kerja dan sebagai ahli keselamatan kerja, kewenangan dan kewajiban
pegawai pengawas serta kewenangan dan kewajiban ahli keselamatan. kerja. Salah
satu kewajiban pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja adalah menjaga
kerahasiaan keterangan yang didapat karena jabatannya. Kesengajaan membuka
rahasia ini diancam hukuman sesuai ketentuan Undang-undang Pengawasan
Perburuhan.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 01/Men/1979
tentang kewajiban latihan Hygiene Perusahaan kesehatan dan keselamatan Kerja
bagi Paramedis Perusahaan, terdiri atas delapan pasal. Peraturan
menteri ini mengatur setiap perusahaan yang mempekerjakan para medis diwajibkan
mengirimkan setiap tenaga para medis untuk mendapat latihan bidang higiene
perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Penyelenggara latihan adalah Pusat
dan Balai Higiene Perusahaan, Keselamatan dan kesehatan kerja.
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 01/Men/1980
tentang Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, terdiri
atas 19 Bab dan 106 pasal. Peraturan menteri ini mengatur pada setiap pekerjaan
konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan kecelakaan dan sakit akibat
kerja pada tenaga kerja. Waktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu
unit organisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap kecelakaan dan kejadian
berbahaya harus dilaporkan.
Selanjutnya peraturan Menteri ini mengatur persyaratan keselamatan dan
kesehatan kerja antara lain tempat kerja dan alat kerja, perancah,tangga, alat
angkat, kabel baja, tambang, rantai, dan peralatan bantu,mesin-mesin, peralatan
konstruksi bangunan, konstruksi di bawah tanah, penggalian, pekerjaan
memancang, pekerjaan beton,pembongkaran, perlengkapan penyelamatan dan
pelindung diri dan ketentuan hukuman.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 02/Men/1980
tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan
kerja, terdiri atas sebelas pasal.
Semua perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup Undangundang Keselamatan
kerja harus mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan pemeriksaan
kesehatan berkala.
Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan terhadap tenaga kerja/golongan tenaga
kerja tertentu. Direktur Jenderal dapat menunjuk Badan sebagai penyelenggara
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 04/Men/1980
tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api ringan, terdiri
atas enam bab dan 27 pasal. Dalam peraturan ini kebakaran digolongkan menjadi
golongan A, B, C dan D.
Sedang alat pemadam api ringan dibagi menjadi jenis cairan, jenis busa, jenis
tepung kering dan jenis gas.
Alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan
jelas, mudah dicapai dan diambil dan dilengkapi tanda pemasangan.